KAPAN SEBAIKNYA AUDIT DIMULAI DAN APA KONSEKUENSI JIKA TIDAK DIAUDIT DAN SIAPA YANG TERDAMPAK?
KAPAN ?
Audit yang baik membutuhkan waktu. Untuk perusahaan yang pertama kali diaudit (first year audit), proses umumnya memerlukan 6 sampai 12 minggu, tergantung:
- Kesiapan pembukuan dan dokumen pendukung;
- Kompleksitas transaksi (transaksi pihak berelasi, konsolidasi grup, persediaan);
- Ketersediaan saldo awal yang dapat diverifikasi.
APA KONSEKUENSINYA?
Pertama — laporan keuangan tidak dapat disahkan RUPS. Pasal 68 ayat (2) UU PT menyatakan bahwa jika kewajiban audit tidak dipenuhi, laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS. Padahal Pasal 66 UU PT mewajibkan Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir — untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember, artinya batas waktunya 30 Juni tahun berikutnya. Dan di perpanjang sampai 31 Oktober 2026, lalu kemudian di 1 November 2026 akan di kenakan sanksi administrasi.
Kedua — dan ini yang baru: Peraturan Menteri Hukum No. 49 Tahun 2025 mewajibkan laporan tahunan yang telah disetujui RUPS dituangkan dalam akta notaris dan dilaporkan kepada Menteri Hukum. Perseroan yang tidak melaporkan dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis hingga pemblokiran akses SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum).
Pemblokiran SABH berarti perusahaan Anda tidak dapat melakukan perubahan data perseroan apa pun — perubahan direksi dan komisaris, perubahan pemegang saham perubahan modal, hingga aksi korporasi lainnya akan terhenti.
SIAPA YANG TERDAMPAK?
- Perusahaan keluarga dan grup usaha yang tumbuh melewati omset Rp 50 miliar;
- Anak perusahaan grup non-listed yang selama ini hanya membuat laporan internal;
- Perusahaan perkebunan, manufaktur, perdagangan, dan F&B dengan volume usaha besar;
- Perusahaan yang memperoleh fasilitas kredit bank (bank umumnya juga mensyaratkan laporan keuangan audited secara terpisah);
- Perusahaan yang mempersiapkan transaksi: akuisisi, pendanaan investor, atau restrukturisasi.
